DPR Tetapkan KAP Pemeriksa Keuangan BPK

19-03-2013 / KOMISI XI

 

Sidang Paripurna DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sohibul Iman Selasa (19/3) berhasil menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan tahunan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada tahun 2012.

“Berdasarkan pendapat dan pandangan fraksi, serta musyawarah, Komisi XI sepakat untuk menunjuk KAP Husni, Mucharam dan Rasidi sebagai KAP pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan BPK 2012,” papar Ketua Komisi XI Emir Moeis.

Emir Moeis melaporkan, pada 21 Februari 2012 lalu, Badan Musyawarah (Bamus) menugaskan kepada Komisi XI untuk membahas penunjukkan KAP yang akan melakukan pemeriksaan keuangan tahunan BPK tahun 2012. Menindaklanjuti penugasan Bamus tersebut, pada 6 Maret 2013, Komisi XI melakukan uji kepatutan dan kelayakan kepada lima calon KAP.

Kelima calon KAP adalah KAP Husni, Mucharam dan Rasidi; KAP Kanaka Puradireja dan Suhartono; KAP Joachim Sulistyo dan Rekan; KAP Hadori Sugiarto Adi dan Rekan; dan KAP Hertanto, Sidik dan Rekan.

“Kami melakukan rapat intern pada 14 Maret lalu untuk mengambil keputusan. Hasilnya kami memilih KAP Husni, Mucharam dan Rasidi sebagai KAP yang akan ditunjuk untuk memeriksa keuangan tahunan BPK,”  jelas Emir. (sf)/foto:iwan armanias/parle.

BERITA TERKAIT
Ekonomi Global Tak Menentu, Muhidin Optimistis Indonesia Kuat
15-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Makassar - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa ketidakpastian ekonomi global yang utamanya dipicu konflik di berbagai belahan dunia,...
BI Harus Gencar Sosialisasi Payment ID Demi Hindari Misinformasi Publik
14-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Balikpapan — Peluncuran Payment ID sebagai identitas tunggal transaksi digital terus disorot. Meskipun batal diluncurkan pada 17 Agustus 2025...
Komisi XI Minta BI Lakukan Sosialisasi Masif Penggunaan ID Payment
14-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Batam-Komisi XI DPR RI menyoroti isu Payment ID yang belakangan menuai polemik di tengah masyarakat. Polemik tersebut terjadi lantaran...
PPATK Jangan Asal Blokir Rekening Masyarakat
13-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Makassar - Pemblokiran puluhan juta rekening oleh Pusat Pelaporan Analisis Transaksi dan Keuangan (PPATK) menimbulkan polemik. Diberitakan di berbagai...